Kapan Situasi Kembali Normal? Pemerintah Harus Beri Kepastian

Kapan Situasi Kembali Normal? Pemerintah Harus Beri Kepastian - Kembali terdengar desakan agar pemerintah segera memberi harapan bagi masyarakat perihal kepastian kondisi akibat pandemi COVID-19 ini dapat kembali normal. Pemerintah didesak tidak berlama-lama untuk memutuskan hal tersebut.

"Hingga akhir April, kami melihat tidak ada satu pun pihak yang mendorong pemerintah segera memberi kepastian bagi masyarakat dengan membuat panduan fase-fase pembukaan aktifitas ekonomi hingga nanti semua normal penuh. Pada 27 April kami terdorong bersuara pada pemerintah karena melihat banyak orang sangat susah mencari nafkah imbas dari PSBB," ujar Praktisi Ekonomi Kerakyatan dan Koperasi Milenial Frans Meroga Panggabean dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2020).

Menurut Menkopolhukam Mahfud MD pemerintah akan melakukan kajian guna segera diputuskannya relaksasi PSBB. Bahkan belakangan beredar konsep kajian timeline fase pembukaan kegiatan ekonomi yang dibahas oleh Kemenko Perekonomian.

"Puji syukur pemerintah mendengar aspirasi masyarakat bawah yang kondisinya sudah sangat sulit dalam menafkahi keluarga. Sudah sesuai dengan yang kami maksudkan kemarin, segera ada panduan tahapan jenis industri yang dapat beroperasi kembali, tapi tetap patuh pada protokol kesehatan yang ketat, serta sebelumnya lolos dari sejumlah kondisi sebagai prasyarat," kata Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari ini.

Frans menambahkan, pemerintah harus serius melaksanakan prasyarat-prasyarat yang ketat sebelum melangkah ke setiap fase pembukaan kembali aktivitas ekonomi. Banyak contoh sukses dari negara lain yang dinilai berhasil mengatasi kondisi pandemi COVID-19 pantas ditiru. Indonesia dapat mencontoh perpaduan strategi yang dianut Vietnam, Taiwan, dan Korea Selatan.

"Biarpun 3 negara itu berbatasan langsung dengan Tiongkok sebagai sumber pandemi, tetapi mereka dapat kendalikan pandemi ini sehingga sangat minim korban dan saat ini kegiatan ekonomi mereka sudah berjalan kembali. Sangat salut bahkan pada Vietnam, negara yang tidak lebih kaya dari Indonesia itu mencatat tidak ada sama sekali korban jiwa dengan hanya 288 kasus positif serta saat ini semua telah sembuh," jelas Frans.

"Teori sederhananya, cari tahu yang sakit sebanyak mungkin agar segera ditangani sampai sembuh, lalu yang sehat dibolehkan aktivitas normal kembali. Kunci suksesnya adalah contact tracing maksimal dan tes masal. Vietnam disiplin melakukan contact tracing dengan ketat mengisolasi orang yang pernah kontak dengan kasus positif, sedangkan Korea Selatan fokus melakukan tes masal," ungkapnya.

Frans juga meminta pemerintah prioritaskan pelaku UMKM dan pekerja informal yang mendesak agar segera diperbolehkan kembali melakukan kegiatan usaha. Menurutnya ada tiga alasan yang mendasari begitu pentingnya keputusan tersebut.

"Pertama, pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Komposisi masyarakat berprofesi sebagai pelaku UMKM, dan pekerja informal adalah 50% lebih dari total penduduk. Jadi pemerintah akan tetap menjaga daya beli masyarakat dengan mengatur agar sektor tersebut segera beraktivitas kembali," katanya.

Alasan berikut mengapa terutama pelaku UMKM dan pekerja informal harus segera diselamatkan adalah karena kedua profesi itulah pemain utama sektor riil ekonomi Indonesia. Sektor riil ini yang berhubungan langsung dengan penyediaan kebutuhan masyarakat yang otomatis adalah faktor penting dari konsumsi rumah tangga yang daya belinya juga harus dijaga.

"Kedua, pelaku UMKM dan pekerja informal adalah pemain utama dalam sektor riil. Dengan jumlah keduanya yang mencapai 130 juta orang, berarti sudah minimal 50% dari total penduduk. Bayangkan bila semua kegiatan ekonomi ini berhenti terlalu lama? Sampai kapan pemerintah sanggup memberi bantuan sosial?" Tanya Frans.

Alasan terakhir pelaku UMKM dan pekerja informal harus jadi prioritas adalah sebagai penyangga (buffer) pertumbuhan ekonomi yang semoga tahun 2020 ini tidak sampai minus imbas dari pandemi COVID-19. Di saat kegiatan ekspor dan impor serta investasi pasti lumpuh, maka ekonomi kerakyatan lah yang mengambil peran sentral kembali sebagai pahlawan sebagaimana krisis 1998.

"Di awal masa pandemi pelaku UMKM dan pekerja informal juga ikut terpukul keras, tapi kita lihat ada peluang justru merekalah yang harus dibangkitkan lebih dulu. Hingga akhir tahun 2020 semua sektor lain seperti manufaktur, ekspor impor, dan pariwisata pasti masih butuh waktu untuk bangkit. Kita butuh ekonomi kerakyatan jadi penyangga kuat agar tidak terjadi resesi," ucap Frans yang juga Ketua DPP Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ini.

"Dan jangan lupa, tahun 2021 pasti akan masih terasa berat imbas lanjutan dampak kondisi ekonomi yang luluh lantak tahun ini. Ketangguhan ekonomi kerakyatan kembali dibutuhkan sebagai persiapan rebound di tahun 2021. Tahun depan Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi dobel digit sebagai pembalasan tahun ini yang luluh lantak akibat pandemi," pungkasnya.

INDOPK | Agen Poker Online Domino qq dan Bandar Ceme Terpercaya

Promo INDOPK

<> Event Lomba Turn Over Bulanan ( Berhadiah Ratusan Juta Rupiah )

<> Bonus Deposit 5.000 Setiap Hari ( Minimal Deposit 100.000 )
<> Bonus New Member 10% ( Minimal Deposit 25.000 )

<> Bonus Rollingan 0.5%  ( Dibagikan Setiap Hari Rabu )
<> Bonus Referral 20% ( Seumur Hidup )
<> Bonus Jackpot Jutaan Rupiah Disetiap Harinya